Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus memperkuat kebijakan pembangunan berbasis kependudukan melalui sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya Nomor 14 Tahun 2026 tentang Peta Jalan (Roadmap) dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan Tahun 2026–2030. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (4/8/2026) itu sekaligus menjadi momentum peluncuran inovasi “Si Pelanduk” sebagai strategi percepatan implementasi roadmap tersebut. Sosialisasi dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, yang mewakili Bupati Murung Raya. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, ditegaskan bahwa pembangunan kependudukan harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, penduduk tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. “Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026–2030 bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan pedoman strategis yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di Kabupaten Murung Raya,” ujar Sarwo Mintarjo.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Murung Raya juga meresmikan proyek perubahan bertajuk “Si Pelanduk”, singkatan dari Strategi Implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Inovasi ini merupakan gagasan Kepala Dinas P3ADALDUKKB Kabupaten Murung Raya, Firman Prihatin, S.KM., M.M., yang dikembangkan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Program tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan roadmap pembangunan kependudukan berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari implementasi inovasi, Dinas P3ADALDUKKB bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Murung Raya mengembangkan Dashboard Monitoring dan Evaluasi. Sistem digital ini akan menjadi instrumen pemantauan pelaksanaan program pembangunan kependudukan secara berkala. Dashboard tersebut mampu memonitor pencapaian 30 indikator utama yang tersebar dalam lima pilar pembangunan kependudukan, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Pelaksanaan roadmap ini turut mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Bapperida Kabupaten Murung Raya, serta akademisi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan pembangunan kependudukan sekaligus meningkatkan sinergi antarlembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Melibatkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai instansi pengampu, Pemkab Murung Raya optimistis Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2026–2030 dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan berkesinambungan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing sebagai modal utama menyongsong bonus demografi sekaligus mendukung terwujudnya visi Murung Raya Emas 2030.(red)
