PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai tancap gas dalam mempercepat pembangunan sanitasi. Hal ini ditandai dengan digelarnya Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 di Aula Bapperida Kalteng, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal. Hadir secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting, mereka menyatukan langkah untuk mendorong peningkatan layanan sanitasi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kalteng, Yohanna Endang, menyampaikan bahwa kick-off ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas daerah dalam menjalankan program PPSP 2026.
“Program ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana memastikan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan dapat dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dalam sambutannya yang dibacakan Yohanna, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai target sanitasi yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pembangunan sanitasi memiliki peran strategis, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga mendukung upaya pencegahan stunting dan pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional, pemerintah menargetkan capaian sanitasi aman dan berkelanjutan sebesar 30 persen pada periode 2025–2029.
Di tingkat daerah, Pemprov Kalteng juga telah menetapkan target peningkatan akses sanitasi aman sebesar 13,37 persen pada 2026 dan 15,58 persen pada 2027. Sementara cakupan layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 39 persen pada 2027.
Tak hanya itu, pengolahan sampah juga didorong meningkat hingga 10,25 persen pada 2026 dan 13,5 persen pada 2027.
Melalui PPSP 2026, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah akan mendapatkan pendampingan. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau menjadi daerah prioritas tahap awal, disusul Kabupaten Kapuas dan Seruyan pada tahap berikutnya.
Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat komitmen, mulai dari perencanaan hingga penganggaran, sekaligus mengoptimalkan infrastruktur sanitasi yang sudah tersedia. Kolaborasi pembiayaan dari berbagai sumber, seperti APBD, APBN, dana desa hingga sektor swasta, menjadi kunci percepatan program ini.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, pembangunan sanitasi di Kalimantan Tengah diharapkan semakin terarah dan berdampak nyata, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.(Zen)
