Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Kurniawan Anwar, menegaskan RAPBD 2027 harus menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai ketimpangan pembangunan, baik secara sektoral maupun geografis.
Pernyataan tersebut ditegaskan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap pidato pengantar Bupati Kotim mengenai RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kotim. “Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun Anggaran 2027.
Sebab ungkap Kurniawan, APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. “Oleh karena itu RAPBD 2027 harus menjadi momentum korektif atas berbagai ketimpangan pembangunan sektoral dan geografis yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai pelosok wilayah Kotawaringin Timur,” kata Kurniawan, Rabu (16/9/2026).
Kurniawan meminta Pemkab Kotim memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan yang menghubungkan antarkecamatan dan desa. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. “Alokasi anggaran juga harus diarahkan pada titik-titik strategis, terutama konektivitas menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan,” ujarnya.
Terpenting pula dalam hal distribusi pengangkutan hasil bumi jangan sampai terhambat karena kerusakan infrastruktur. Karena itu, pengawasan dan alokasi anggaran yang jelas pada titik-titik krusial harus dipertegas. “Kebjakan fiskal harus sejalan dengan penataan ruang dan kebijakan investasi. Sebab ini penting untuk menekan gesekan sosial, mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah secara transparan, serta memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” tutupnya. (man)
