Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menggelar Konsultasi Publik Pertama Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung B Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya tersebut dibuka Asisten III Setda Murung Raya, Andri Raya, mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus.
Konsultasi publik ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan dokumen KLHS sekaligus forum untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan berbagai perangkat daerah diharapkan dapat membantu menyelaraskan program pembangunan dengan arah kebijakan dan prioritas pemerintah kabupaten.
Kepala DLH Murung Raya, Donal, menjelaskan bahwa penyusunan perubahan RPJMD dilakukan untuk memastikan seluruh program prioritas kepala daerah dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Menurutnya, hasil penyusunan RPJMD sebelumnya masih menyisakan sejumlah bidang dan program prioritas OPD yang belum sepenuhnya terakomodasi. Karena itu, perubahan dokumen perencanaan diperlukan untuk mengidentifikasi kembali kebutuhan setiap perangkat daerah. “Selama ini kita belum melihat secara menyeluruh bidang-bidang di masing-masing OPD, khususnya program prioritas Bapak Bupati yang belum terjaring pada saat penyusunan RPJMD pertama. Melalui perubahan RPJMD ini, kita ingin memastikan semuanya dapat masuk, sehingga tidak ada lagi program prioritas Bapak Bupati yang tertinggal dalam perencanaan,” jelas Donal saat diwawancarai seusai kegiatan.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap RPJMD direncanakan berlangsung pada 2027. Sebelum tahapan tersebut dilaksanakan, evaluasi KLHS RPJMD pada 2026 diperlukan sebagai salah satu landasan untuk menilai kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas daerah.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang perlu disempurnakan, termasuk keterpaduan program antar-OPD serta pertimbangan lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan. Donal berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif memberikan data dan masukan selama proses konsultasi publik. Dengan dukungan tersebut, berbagai program prioritas kepala daerah diharapkan dapat teridentifikasi dan menjadi bagian dari evaluasi serta perubahan RPJMD. “Harapan kita, seluruh program prioritas nantinya dapat terjaring melalui dukungan dari seluruh OPD dan masuk dalam evaluasi RPJMD tahun 2027. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan arah kebijakan serta prioritas kepala daerah,” pungkasnya.(red)
