Kotawaringin Timur, eNewskalteng.om – Fraksi Golkar Kotawaringin Timur (Kotim), menyoroti masih adanya kegiatan perangkat daerah yang pelaksanaannya menumpuk pada akhir tahun. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas pekerjaan, penyerapan anggaran serta perputaran ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut ditegaskan juru bicara Fraksi Golkar kotim, Abdul kadir, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap pidato pengantar Bupati Kotim mengenai RAPBD 2027 pada rapat paripurna DPRD Kotim. “Program dan kegiatan OPD harus dilaksanakan lebih awal, tepat waktu, tepat sasaran serta tetap menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan. Penumpukan belanja di akhir tahun harus dihindari agar APBD dapat lebih cepat mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya, Senin (14/9/2026).
Selain persoalan fiskal dan belanja, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kotim. “Pembangunan dinilai perlu diprioritaskan pada infrastruktur yang mampu membuka keterisolasian, menghubungkan desa dengan pusat pelayanan dan pasar, mendukung sentra produksi serta memperlancar akses pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Disektor ekonomi, Fraksi Golkar menyambut baik komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan UMKM dan hilirisasi sawit. Namun, hilirisasi diminta tidak berhenti pada konsep, melainkan diwujudkan melalui program konkret yang mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Hilirisasi juga dinilai perlu diperluas tidak hanya pada sektor sawit, tetapi mencakup pertanian, perikanan dan berbagai produk unggulan daerah dengan melibatkan UMKM serta koperasi,” ujarnya.
Sedangkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan yang didukung sarana produksi, irigasi, jalan produksi, pengelolaan paska panen hingga pemasaran. “Untuk itu Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret untuk meningkatkan PAD secara sehat dan berkelanjutan, menjaga ketahanan fiskal 2027, menentukan prioritas pembangunan infrastruktur serta memastikan proporsi belanja produktif dan pelayanan masyarakat lebih optimal dibandingkan belanja operasional pemerintahan,” pungkasnya. (man)
