Kotawaringin timur, eNewskalteng.com – Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), menyoroti ketergantungan Pemkab Kotim terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, digitalisasi transaksi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD serta penggalian potensi ekonomi.
Pernyataan tersebut diungkapkan juru bicara Fraksi Golkar Kotim, Abdul Kadir, pada rapat paripurna ke satu penyampaian Pidato Pengantar Bupati Kotim tentang RAPBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026). “Ketergantungan Pemkab Kotim terhadap transfer pusat terlihat pada pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang direncanakan mencapai Rp1,702 triliun. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp436,955 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,265 triliun,” katanya.
Abdul Kadir, mengatakan dinamika kebijakan fiskal pemerintah pusat membuat daerah harus semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran. “Ditengah dinamika kebijakan fiskal pusat, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM serta pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar, keterbatasan fiskal harus dijawab dengan ketepatan prioritas dan kualitas belanja,” ungkapnya.
Menurut Kadir, Fraksi Golkar DPRD Kotim mendukung arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun Anggaran 2027. Namun, Fraksi Golkar menegaskan APBD harus benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. “Optimalisasi pendapatan harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat kecil dan UMKM,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mencermati RAPBD 2027 yang mengalami defisit sebesar Rp34,041 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp54,041 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar sehingga pembiayaan netto mencapai Rp34,041 miliar. “Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai sumber penerimaan pembiayaan dan peruntukannya. Jika penerimaan tersebut bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pemerintah diminta menjelaskan komponen pembentuknya.
Selain itu, RAPBD 2027 belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sejumlah dana dari APBN lainnya. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan skenario fiskal yang matang apabila terjadi penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. “Program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat harus tetap dilindungi,” ujarnya.
Dari sisi belanja, Fraksi Golkar menyoroti rencana belanja daerah 2027 yang mencapai Rp1.736.103.294.000. Menurut Abdul Kadir, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan APBD, melainkan sejauh mana belanja tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. “Belanja rutin, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat serta kegiatan pendukung pemerintahan diminta dikendalikan agar ruang fiskal lebih besar diarahkan untuk pelayanan masyarakat, infrastruktur dasar, belanja modal dan program produktif,” pungkasnya. (man)
