BeritaDPRD Kota Waringin Timur

Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana Agar Dirancang Terstruktur Hingga Tingkat Desa

5
×

Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana Agar Dirancang Terstruktur Hingga Tingkat Desa

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar (Foto-Normansyah)

Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Fraksi Partai Amanat Nasioanal (PAN) Kotawaringin  Timur (Kotim), menyoroti pentingnya mitigasi bencana dan penguatan layanan dasar publik. Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dinilai perlu dirancang secara proaktif dan terstruktur hingga tingkat desa.

Penegasan ini diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap pidato pengantar Bupati Kotim mengenai RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kotim. “Untuk itu Pemerintah Daerah tidak boleh lagi bersikap reaktif tatkala bencana lingkungan melanda wilayah Kotawaringin Timur. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak awal dan menjangkau hingga level pemerintahan desa,” katanya, Rabu (16/9/2026).

Fraksi PAN berharap RAPBD 2027 benar-benar menggeser orientasi pembangunan agar lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah pinggiran dan sentra ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pembangunan jalan lintas antar kecamatan, jalan desa dan jembatan di wilayah yang selama ini belum tersentuh harus menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran. “Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang signifikan dan terukur untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah yang belum tersentuh di Kabupaten Kotawaringin Timur,”tegasnya.

Disisi lain, Kurniawan juga mendorong penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan dan ekonomi desa. “Dalam menghadapi tantangan ekonomi makro, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, memberikan dukungan kepada kelompok tani serta memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.

Salah satunya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di tingkat kecamatan. “Oleh karena itu keberpihakan anggaran pada ketahanan pangan lokal adalah harga mati untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat,” tutup Kurniawan. (man)