BeritaEkonomiEksekutifPemprov Kalimantan Tengah

Harga Pangan Kalteng Terkendali, IPH Turun 0,9 Persen

4
×

Harga Pangan Kalteng Terkendali, IPH Turun 0,9 Persen

Sebarkan artikel ini
Rakor Inflasi Kalteng, dipimipin oleh Yuas Elko (Photo/Yz)

PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan masih terkendali. Hal itu terlihat dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalteng yang mengalami penurunan sebesar 0,9 persen.

 

Informasi tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Laju Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Bajakah, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/9/2026).

 

Menurut Yuas, meski Kalteng masih tercatat sebagai salah satu daerah dengan inflasi tinggi secara nasional, kondisi IPH justru relatif terkendali. Kalteng berada di peringkat ke-11 daerah dengan IPH terendah di Indonesia.

 

“Kalteng itu masuk inflasi tertinggi di Indonesia, namun kita beruntung IPH kita rendah, nomor urut 11 terendah di Indonesia,” kata Yuas.

 

Penurunan IPH tersebut membuat sejumlah komoditas pangan di Kalteng tidak menjadi sorotan utama dalam pengawasan nasional. Di antaranya beras, daging ayam, dan telur.

 

Namun, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng.

 

“Mudah-mudahan ke depan dengan IPH kita yang rendah ini tidak berdampak besar pada kehidupan masyarakat kita ke depan,” ujarnya.

 

Dari sisi ketersediaan pangan, Yuas memastikan stok beras di Kalteng masih dalam kondisi aman. Saat ini tersedia sekitar 16 ribu ton beras yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“16 ribu ton itu cukup,” tuturnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah tidak menunggu harga komoditas melonjak sebelum mengambil langkah pengendalian.

Menurutnya, setiap daerah perlu memahami pola konsumsi dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian, potensi kenaikan harga dapat diantisipasi sejak dini.

 

“Fokus dan pahami kebiasaan masyarakatnya agar bisa mengetahui situasi ketika adanya kenaikan harga. Sebelum naik kita sudah berupaya, jangan tunggu naik karena menurunkan lebih sulit,” tegas Tomsi.(y)