Palangka Raya, eNewskalteng.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, menekankan pentingnya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai administrasi pertanahan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi sengketa lahan. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai legalitas kepemilikan tanah akan memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi risiko munculnya konflik di kemudian hari.
Mukarramah mengatakan, tertib administrasi pertanahan merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan kepastian hak atas tanah. Karena itu, masyarakat perlu memahami prosedur pengurusan dokumen kepemilikan serta ketentuan hukum yang mengatur persoalan pertanahan. “Peningkatan pemahaman mengenai administrasi pertanahan, kepastian hukum kepemilikan lahan, serta penyelesaian persoalan secara preventif merupakan langkah strategis untuk menekan potensi sengketa di tengah masyarakat,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa edukasi pertanahan tidak hanya sebatas proses pengurusan sertifikat atau dokumen kepemilikan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap regulasi yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan setiap aset tanah yang dimiliki memiliki bukti kepemilikan yang sah sehingga dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadi persoalan di kemudian hari. “Dengan administrasi yang tertib dan pemahaman yang baik terhadap aturan pertanahan, berbagai potensi konflik dapat dicegah sejak awal,” katanya.
Mukarramah menilai pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa yang telah berkembang menjadi konflik terbuka. Oleh sebab itu, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Ia juga mendorong terjalinnya sinergi antara Pemerintah Kota Palangka Raya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah kelurahan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan. “Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak atas tanah dan mekanisme penyelesaian persoalan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.(nis)
