Palangka Raya, eNewskalteng.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya segera melakukan penertiban terhadap rumah dinas guru yang masih ditempati keluarga pensiunan. Langkah tersebut dinilai penting agar aset milik pemerintah dapat kembali dimanfaatkan sesuai fungsi untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Permintaan itu disampaikan setelah Komisi III DPRD melakukan kunjungan lapangan ke salah satu sekolah dan menemukan adanya aset sekolah yang masih digunakan tidak sesuai peruntukannya. “Saat melakukan kunjungan ke lapangan, kami menemukan salah satu aset sekolah berupa rumah dinas guru yang masih ditempati keluarga pensiunan. Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Arif, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, rumah dinas merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menunjang tugas tenaga pendidik selama masih aktif mengajar. Karena itu, ketika guru memasuki masa pensiun atau tidak lagi menjalankan tugas, rumah dinas seharusnya dikembalikan kepada pemerintah agar dapat dimanfaatkan kembali. Arif menjelaskan, dalam temuan tersebut rumah dinas masih dihuni keluarga seorang guru yang telah pensiun bahkan telah meninggal dunia. Kondisi itu, menurutnya, tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan aset pemerintah. “Rumah dinas semestinya sudah dikosongkan setelah yang bersangkutan pensiun. Aset tersebut tidak boleh terus digunakan oleh pensiunan ataupun keluarganya karena memiliki fungsi untuk mendukung kebutuhan pendidikan,” katanya.
Ia menilai bangunan tersebut berpotensi dialihfungsikan menjadi sarana penunjang sekolah, seperti ruang belajar, ruang kegiatan siswa, maupun fasilitas lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Untuk itu, Arif meminta Disdik Kota Palangka Raya segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh aset sekolah, termasuk rumah dinas guru, guna memastikan seluruh aset dimanfaatkan sesuai aturan.
Ia juga mengungkapkan adanya temuan keluarga pensiunan yang meminta kompensasi atas biaya rehabilitasi rumah dinas yang telah mereka lakukan sebelum bersedia mengosongkan bangunan tersebut. Menurut Arif, kondisi seperti itu memerlukan langkah yang tegas namun tetap mengedepankan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan persoalan baru. “Dinas Pendidikan perlu menyusun strategi penyelesaian yang tepat sehingga seluruh aset sekolah dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan dunia pendidikan,” ujarnya.(nis)
