Palangka Raya, eNewskalteng.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat sistem pengelolaan dan pendataan aset daerah di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan aset sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
Bennie mengatakan seluruh aset pemerintah harus tercatat secara lengkap dan dikelola secara tertib agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk risiko kehilangan maupun penyalahgunaan. “Penataan dan pendataan aset daerah harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada aset pemerintah yang hilang atau tidak tercatat akibat lemahnya sistem pengelolaan,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, administrasi aset yang tertib merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, setiap OPD harus memastikan seluruh barang milik daerah terdokumentasi dengan benar serta dimanfaatkan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku. “Setiap OPD wajib memastikan aset yang dimiliki tercatat dengan baik, terdokumentasi secara lengkap, dan digunakan sesuai peruntukannya,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi aset secara berkala. Pendataan rutin dinilai akan mempermudah proses pengawasan, mengetahui kondisi aset secara aktual, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini. Menurut Bennie, pencatatan yang akurat tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun perencanaan kebutuhan aset pada masa mendatang. Dengan data yang valid, pemerintah akan lebih mudah menentukan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menilai koordinasi antar-OPD perlu terus diperkuat agar pengelolaan barang milik daerah berjalan lebih efektif dan efisien. Sinergi yang baik antarlembaga diyakini dapat meminimalkan potensi kehilangan maupun penyalahgunaan aset. “Melalui koordinasi yang baik, pengawasan terhadap aset daerah akan lebih optimal sehingga risiko kehilangan maupun pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan dapat ditekan,” tegasnya.
Bennie menambahkan, aset daerah merupakan kekayaan pemerintah yang berasal dari anggaran publik sehingga harus dijaga dan dikelola secara profesional. Ia berharap seluruh aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(nis)
