Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, menegaskan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun 2026 bagi ASN di Kotim tetap aman dan akan dibayarkan penuh. Sedangkan kekurangan yang terjadi beberapa bulan terakhir di tahun 2025 setelah disepakati akan segera diselesaikan, Senin (27/10/2025).
Rimbun juga meluruskan terkait maraknya isu pemotongan TPP ASN untuk tahun 2026 yang sempat ramai di media sosial, seraya menegaskan bahwa tidak ada niat dari Pemkab maupun DPRD untuk memangkas hak para ASN tersebut. “Ini bukan pemotongan, tapi penyesuaian aturan. Permendagri mewajibkan pemda menganggarkan belanja ASN 30 persen dari APBD. Karena itu, mulai tahun ini kita bertahap menyesuaikan. Tahun 2026 tetap bertahan, dan 2027 kita siap mengikuti aturan penuh,” terang Rimbun.
Kebijakan penyesuaian TPP ungkap Rimbun dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan aturan terbaru dari Permendagri tentang pedoman pengelolaan APBD menuju 2027, yang mengatur agar belanja ASN maksimal 30 persen dari total APBD.
Untuk itu kepada setiap kepala perangkat daerah aktif melakukan sosialisasi agar tidak muncul kesalahpahaman di kalangan ASN. “Kami minta Sekda memerintahkan kepala OPD menyampaikan aturan ini dengan jelas. Jika APBD meningkat, maka TPP bisa ikut naik. Tapi kalau PAD atau TKD menurun, otomatis harus disesuaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rimbun menjelaskan bahwa kebijakan ini juga mempertimbangkan sumber keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK), misalnya, tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan lain karena sudah ditetapkan sesuai program pusat. “DAK itu harus terarah, tidak bisa diotak-atik. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan PAD dan DAU yang bisa digunakan lebih fleksibel,” ujarnya.
Rimbun berharap, dengan adanya finalisasi APBD 2026, seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan kesejahteraan ASN tetap terjaga seiring peningkatan kapasitas fiskal daerah. “Terpenting, semua tahapan bisa berjalan sesuai aturan dan kondisi keuangan daerah tetap sehat,” pungkasnya.(man)
