Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) Kotawaringin Timur (Kotim), Mariani, mengingatkan Pemerintah Daerah bersama jajaran DPRD melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas pembangunan yang dibiayai melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir), supaya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, Senin (27/10/2025).
Mariani mendorong perlunya langkah strategis dalam mengoptimalkan penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir). Tujuannya agar penggunaan dana pokir benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, seperti untuk pembangunan infrastruktur jembatan di wilayah pedesaan. “Banyak jembatan khususnya di daerah pelosok yang kondisinya sudah rusak dan ukurannya kecil, sementara anggaran pokir yang tersedia tidak mencukupi untuk membangun jembatan yang kuat dan permanen,” ujarnya dalam rapat kompilasi RAPBD Kotim 2026, Senin 27 Oktober 2025.
Permasalahan tersebut ungkap Mariani tidak bisa diselesaikan dengan cara memaksakan proyek besar di tengah keterbatasan dana. Ia menekankan agar Pemkab Kotim bersama DPRD setempat meninjau ulang pelaksanaan dan prioritas pembangunan yang dibiayai melalui dana pokir, agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. “Saya mengusulkan penggunaan desain jembatan sederhana sebagai alternatif solusi. Dengan demikian, dana yang terbatas tetap bisa digunakan untuk membangun lebih banyak fasilitas tanpa mengorbankan kualitas;” katanya.
Terpenting pula tandas Mariani adalah pentingnya sinkronisasi setiap usulan program dana pokir dengan rencana pembangunan daerah (RPD) dan RPJMD, tentunya agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dan memiliki arah yang jelas. “Untuk itu koordinasi antar pihak terkait harus terus diperkuat termasuk dengan perencanaan yang matang. Artinya setiap rupiah dari dana pokir harus tepat sasaran dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat setempat,” tegas Mariani.(man)
