Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Persaingan menuju kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kotawaringin Timur mulai memanas. Tercatat sebanyak sembilan nama muncul dalam bursa calon pimpinan partai, yang sebagian besar berasal dari internal partai, termasuk anggota DPRD dari Fraksi PKB, serta beberapa figur dari unsur DPW dan tokoh di luar struktur partai.
Pernyataan tersebut disampaikan M. Abadi, selaku ketua panitia Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zona III yang meliputi Kotim, Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Sukamara. Kegiatan digelar di Sampit, pada Selasa (14/4/2026). “Forum muscab ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi pintu awal untuk menyeleksi calon ketua DPC yang nantinya akan mengikuti tahapan lebih lanjut di tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya.
Muscab ini dalam rangka menjaring siapa saja yang maju menjadi Ketua DPC, yang nantinya namanya akan disetor ke DPW dan DPP. “Khusus di Kotim, persaingan menuju kursi Ketua DPC PKB cukup dinamis. Sedikitnya sembilan nama muncul dalam bursa calon pimpinan partai. Terdapat sejumlah nama yang berasal dari Fraksi PKB Kotim di antaranya Muhammad Idi, Marudin, Memei, Jainudin, Aswin, Pipit, dan Jaini. Bahkan, ketua DPC sebelumnya juga kembali mencalonkan diri dalam proses penjaringan kali ini,” kata Abadi.
Menurutnya, Muscab juga dihadiri perwakilan dari berbagai kecamatan yang menjadi bagian dari struktur partai di tingkat akar rumput. Kehadiran mereka dinilai penting sebagai bentuk partisipasi kader dalam menentukan arah organisasi ke depan. “Setelah tahapan Muscab selesai, proses berikutnya adalah musyawarah lanjutan sebelum nama-nama kandidat disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Tengah. Selanjutnya, DPW akan meneruskan nama-nama tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK),” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin DPC PKB Kotim harus memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, sekaligus mampu membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah. “Yang ditekankan bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kader juga harus menjalankan amanat partai untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” pungkasnya. (man)
