PALEMBANG, eNewskalteng.com – Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberhentikan Firdaus dari keanggotaan organisasi tersebut menuai sorotan. Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan, Jon Heri, menilai keputusan itu perlu dijelaskan secara terbuka dan mendorong evaluasi terhadap kepemimpinan PWI Pusat. Polemik tersebut mencuat setelah terbitnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026, yang berisi sanksi pemberhentian penuh terhadap Firdaus.
Menurut Jon Heri, keputusan yang menyangkut keanggotaan dan posisi seseorang dalam organisasi harus didasarkan pada mekanisme yang jelas, transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai keterbukaan mengenai dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan anggota terhadap organisasi.
Jon Heri Dorong Evaluasi Kepemimpinan PWI Pusat
Sorotan Jon Heri turut mengarah pada kepemimpinan PWI Pusat, termasuk Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dan Atal S. Depari yang disebut dalam dinamika polemik tersebut. Jon Heri mendorong evaluasi organisasi agar keputusan strategis tetap mengacu pada aturan, etika organisasi, dan prinsip keadilan. Desakan tersebut merupakan pandangan Jon Heri dan tidak serta-merta mencerminkan keputusan resmi PWI Sumatera Selatan. Menurutnya, penjelasan yang terbuka dari pihak terkait penting agar persoalan internal dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku, tanpa memperlebar perbedaan di kalangan insan pers.
Polemik Beririsan dengan Pembahasan HPN 2027
Persoalan pemberhentian Firdaus juga menjadi sorotan di tengah pembahasan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Firdaus diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat. Sebelumnya, ia menyampaikan gagasan agar penyelenggaraan HPN mengedepankan kebersamaan, keterbukaan, dan keterlibatan berbagai elemen pers nasional. Perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN serta dinamika internal organisasi turut menjadi bagian dari polemik yang berkembang. Dalam konteks tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan sanksi keanggotaan, tetapi juga menyangkut pentingnya komunikasi dan dialog antarelemen pers dalam menyikapi perbedaan pandangan.
Transparansi Dinilai Penting untuk Menjaga Soliditas Organisasi
Polemik ini menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan organisasi. Penjelasan mengenai dasar pemberhentian, prosedur yang ditempuh, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia dinilai penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada anggota dan publik. Dorongan evaluasi yang disampaikan Jon Heri menempatkan akuntabilitas organisasi dan upaya menjaga soliditas PWI sebagai dua hal yang perlu mendapat perhatian.
Di sisi lain, penyelesaian persoalan tetap perlu mengacu pada ketentuan organisasi serta memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan. Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disorot, termasuk mengenai dasar keputusan pemberhentian dan proses yang ditempuh, perlu dihimpun untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang. Redaksi tetap membuka ruang bagi PWI Pusat, Dewan Kehormatan PWI, Ahmad Munir, Atal S. Depari, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.(red)
