Palangka Raya, eNewskalteng.com – Kelancaran distribusi dan pengisian bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya. Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, meminta Pertamina bersama pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memberikan kemudahan bagi armada pemadam yang sedang menjalankan tugas penanganan karhutla.
Menurutnya, kendaraan operasional pemadam memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Armada sewaktu-waktu harus bergerak menuju lokasi kebakaran dan berpindah dari satu titik ke titik lainnya sehingga kebutuhan BBM harus dipastikan tersedia. “Khusus untuk armada pemadam kebakaran yang sedang bertugas menangani karhutla, saya minta Pertamina dan pengelola SPBU bisa memberikan prioritas saat pengisian BBM. Ini sangat menyangkut kecepatan waktu kita dalam menjinakkan api di lapangan,” ujar Subandi, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai waktu menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla. Karena itu, armada yang telah disiagakan seharusnya tidak mengalami keterlambatan hanya akibat harus menunggu antrean pengisian bahan bakar di SPBU. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kecepatan petugas dalam menjangkau lokasi kebakaran, terlebih ketika dalam waktu bersamaan terdapat beberapa titik yang membutuhkan penanganan.
Subandi menjelaskan, tugas pemadaman karhutla juga memiliki tantangan tersendiri karena armada harus bergerak melalui medan yang tidak selalu mudah. Selain membawa personel, kendaraan pemadam juga mengangkut tangki air dan berbagai perlengkapan pendukung operasi. “Jangan sampai petugas sudah siap tempur di lapangan, tetapi malah terkendala urusan BBM. Penanganan karhutla itu berpacu dengan waktu, sehingga dukungan logistik untuk armada pemadam harus menjadi perhatian serius,” tegasnya. Untuk itu, Subandi mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan para pengelola SPBU selama masa penanganan karhutla.
Ia menegaskan, prosedur pengisian BBM tetap perlu diterapkan. Namun, mekanisme pelayanan bagi kendaraan operasional pemadam dapat diatur sedemikian rupa agar tidak menghambat tugas di lapangan. Selain pemberian akses prioritas, Subandi juga meminta agar kebutuhan atau kuota BBM bagi kendaraan operasional pemadam dapat dijamin selama proses penanganan karhutla berlangsung.
Menurutnya, kepastian pasokan bahan bakar sangat diperlukan karena armada bisa saja harus melakukan perjalanan berulang menuju sejumlah lokasi kebakaran, termasuk kawasan yang sulit dijangkau. “Kalau BBM selalu tersedia dan proses pengisiannya difasilitasi dengan cepat, armada bisa langsung meluncur seketika. Jangan sampai masalah bahan bakar malah menjadi biang hambatan operasional dalam memadamkan api,” tandasnya.(nis)
