PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menyusul kenaikan sejumlah komoditas pangan, terutama cabai rawit merah yang memasuki awal September 2026 mengalami lonjakan harga cukup signifikan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual, Senin, 7 September 2026, dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rapat di lingkungan Pemprov Kalteng dipimpin Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, S.Sos., M.Si. Hadir mewakili Kepala Biro Perekonomian, Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Misnawatie Ruji, bersama perangkat daerah terkait dan instansi vertikal.
Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan perkembangan ekonomi dan harga nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Sementara itu, ekonomi Pulau Kalimantan tumbuh 4,10 persen dan memberikan kontribusi sebesar 8,15 persen terhadap perekonomian nasional.
Dari sisi perkembangan harga, inflasi nasional pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan dan 0,21 persen secara bulanan.
Memasuki Minggu I September 2026, perhatian pemerintah tertuju pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Salah satunya cabai rawit yang rata-rata mencapai Rp73.107 per kilogram.
Harga tersebut meningkat 22,33 persen dibandingkan rata-rata harga pada Agustus. Kenaikan harga cabai rawit juga tercatat terjadi di 251 kabupaten/kota.
Selain cabai rawit, harga daging ayam ras tercatat Rp41.897 per kilogram, sedangkan harga beras berada di angka Rp15.653 per kilogram.
Kantor Staf Presiden (KSP) juga melaporkan sejumlah komoditas pangan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah per 4 September 2026. Komoditas tersebut antara lain beras medium dan premium Zona 3, cabai rawit merah, jagung pakan ternak, serta telur ayam ras.
Pemerintah mendorong percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke wilayah yang membutuhkan. Langkah ini diiringi dengan penguatan distribusi dan logistik, peningkatan kerja sama antardaerah, serta pengawasan terhadap harga dan tata niaga pangan.
Khusus untuk cabai rawit merah, pengendalian diarahkan melalui penguatan distribusi dari sentra produksi menuju daerah yang mengalami kenaikan harga. Pemerintah juga mendorong pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemprov Kalteng bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi di daerah.(Zen)
