Palangka Raya. eNewskalteng.com – Pemerintah desa diminta tidak hanya menjadi pihak yang memfasilitasi masuknya investasi perusahaan besar swasta (PBS), tetapi juga memastikan keberadaan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, yang menilai setiap investasi yang masuk ke wilayah pedesaan harus mampu berjalan beriringan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Bambang, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengawal keberadaan perusahaan agar aktivitas investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, tetapi turut berkontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Kalau ada PBS yang masuk dan berinvestasi di desa, tentu harus sejalan dengan kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru merasa dirugikan,” ujar Bambang, Senin (3/8/2026).
Ia menekankan pentingnya komunikasi sejak awal antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak perusahaan. Setiap rencana investasi, kata dia, perlu disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memahami manfaat maupun dampak yang mungkin ditimbulkan.
Bambang juga meminta pemerintah desa lebih aktif menjalankan fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan perusahaan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat mencegah munculnya kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik.
“Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan investasi harus dilakukan secara terbuka. Pemerintah desa harus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan,” jelasnya.
Ia menilai sejumlah persoalan di daerah dapat muncul ketika proses komunikasi dan penyampaian informasi tidak berjalan dengan baik. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan investasi sebaiknya dibahas melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat.
Selain persoalan komunikasi, Bambang turut mendorong perusahaan yang beroperasi di kawasan pedesaan agar meningkatkan kontribusi sosialnya. Kehadiran perusahaan diharapkan tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar.
Menurutnya, kontribusi perusahaan dapat diwujudkan melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah operasional.
“Perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab sosial dan memberikan kontribusi yang nyata. Jangan hanya melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan bisa meningkat,” katanya.
Bambang menambahkan, pemerintah desa perlu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar hubungan antara perusahaan dan masyarakat tetap berjalan seimbang.
Ia berharap investasi yang masuk ke wilayah pedesaan dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Investasi yang baik adalah investasi yang manfaatnya bisa dirasakan semua pihak, terutama masyarakat yang berada di wilayah tempat perusahaan beroperasi,” pungkasnya.(kaer)
