Kotawaringin Timur, enewskalteng.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), membahas pembuatan pakta integritas yang sejalan dengan janji janji jabatan, serta regulasi pendukungnya seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2018. Dokumen tersebut mengandung beban moral dan hukum, baik kepada pribadi, masyarakat, maupun negara.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun menegaskan, forum tersebut merupakan arahan dan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, dengan melakukan kajian dan sosialisasi terkait pakta integritas pakta. “Forum ini sebagai langkah memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas sesuai aturan. Hal itu juga sekaligus membentengi sistem dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ujarnya, Senin (21/9/2026).
Rimbun menjelaskan, pembahasan konsep integritas pakta tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama, agar seluruh unsur pimpinan dan anggota eksekutif maupun legislatif memiliki pemahaman yang setara dalam penerapannya. “Sebagai pemegang fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah, DPRD Kotim bersama jajaran eksekutif diminta memaksimalkan peran fungsinya secara transparan,” katanya.
Penandatanganan pakta integritas ini ungkap Rimbun, nantinya bukan hanya sekedar formalitas administratif. Dokumen itu akan menjadi benteng kontrol sekaligus dasar penindakan, apabila kemudian hari ditemukan penyimpangan hukum oleh oknum dari lembaga DPRD maupun pemkab. “Bukan hanya memerintah saja, tetapi pakta integritas ini menandatangani semua agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Apabila ada pelanggaran hukum baik yang dilakukan jajaran DPRD maupun pemerintah daerah, dokumen inilah yang ditunjukkan oleh KPK dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya. (man)
