Palangka Raya, eNewskalteng.com — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kebijakan transfer ke daerah dapat berubah sesuai kondisi dan kebijakan nasional yang berlaku pada setiap periode anggaran. “Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apabila terjadi pengurangan dana transfer, tentu akan memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan,” ujar Purdiono, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah sebenarnya memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah apabila dikelola secara optimal dan didukung regulasi yang memadai. Namun demikian, sejumlah potensi tersebut masih menghadapi keterbatasan karena sebagian kewenangan pengelolaannya berada di bawah regulasi pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada, tetapi juga menghadirkan berbagai inovasi kebijakan guna memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Menurut Purdiono, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan.
Ia menilai masih terdapat banyak peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD, baik melalui optimalisasi sektor unggulan daerah maupun pengembangan sumber penerimaan baru yang potensial. “DPRD terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan fiskal serta menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Kalimantan Tengah,” katanya.
Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Penguatan kemandirian fiskal juga dinilai penting agar Kalimantan Tengah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang tanpa terlalu bergantung pada kebijakan transfer dari pemerintah pusat.(kaer)
