Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kalimantan Tengah menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak hanya diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas, mengatakan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 akan dilakukan secara menyeluruh. DPRD akan mencermati tidak hanya besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), tetapi juga penyebab terbentuknya sisa anggaran tersebut. Menurutnya, SiLPA yang muncul akibat efisiensi penggunaan anggaran masih dapat dianggap sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang baik. Namun, apabila sisa anggaran terjadi karena program yang tidak terlaksana atau realisasi kegiatan yang tidak optimal, maka kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius. “Kalau nanti SiLPA ternyata besar, tentu harus kita teliti lebih mendalam. Kita ingin mengetahui apakah itu murni karena efisiensi atau justru ada program yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya,” ujar Ampera, Rabu (1/7/2026).
Ia menilai evaluasi terhadap pelaksanaan APBD harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran. Dengan evaluasi tersebut, berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program dapat diidentifikasi sebagai bahan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya. Ampera menambahkan DPRD akan menelaah seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah guna memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata tercermin dari tingginya angka penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Kalau di luar faktor efisiensi, berarti ada yang perlu dikaji. Bisa saja perencanaannya sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan maksimal. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya. Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan output dan manfaat yang optimal.(kaer)
