Palangka Raya, eNewskalteng.com – Komisi III DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk kembali mengaktifkan program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun anggaran 2027 sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menyampaikan usulan tersebut setelah melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bersama rombongan Komisi III DPRD Kota Palangka Raya.
Menurutnya, keberlanjutan program UHC sangat penting untuk memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya. “Kami berharap Pemerintah Kota Palangka Raya dapat kembali menjalankan program UHC pada tahun anggaran 2027 agar akses layanan kesehatan masyarakat bisa lebih luas dan mudah dijangkau,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Barito Kuala masih menjalankan program UHC melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan secara lebih menyeluruh. Arif menilai, praktik tersebut dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merumuskan kebijakan di sektor kesehatan, khususnya dalam memperkuat sistem perlindungan bagi masyarakat.
Menurutnya, UHC merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan yang inklusif, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam mengakses layanan medis. Ia menambahkan, Kota Palangka Raya sebelumnya telah menerapkan program UHC pada tahun 2025, namun pada 2026 program tersebut tidak lagi berjalan sehingga sebagian masyarakat kembali mengikuti mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Arif berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah agar program tersebut dapat kembali dihadirkan secara berkelanjutan. “Harapannya ada kajian dan tindak lanjut dari pemerintah kota agar UHC bisa kembali diterapkan demi meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.(nis)
