Kasongan, eNewskalteng.com — Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan hingga 9 November 2026 mencapai Rp1 triliun atau 82,23 persen dari target Rp1,216 triliun. Pemerintah daerah masih harus mengejar sekitar Rp216,23 miliar agar target pendapatan tahun anggaran 2026 dapat tercapai.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Katingan, Eka Suryadilaga, mengatakan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Berdasarkan data realisasi sampai 9 November 2026, pendapatan daerah kita sudah mencapai sekitar Rp1 triliun atau 82,23 persen dari target. Capaian ini terus kita dorong agar penerimaan daerah dapat lebih optimal hingga akhir tahun anggaran,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, PAD Katingan telah terealisasi Rp87,25 miliar atau 85,17 persen dari target Rp102,45 miliar. Sementara pajak daerah mencapai Rp45,05 miliar atau 82,76 persen dan retribusi daerah sebesar Rp23,82 miliar atau 72,75 persen.
Menurutnya, setiap sektor pendapatan memiliki potensi dan tantangan berbeda. Karena itu, diperlukan upaya pengawasan dan optimalisasi agar potensi penerimaan yang tersedia dapat memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. “Kita melihat masih ada beberapa sektor yang realisasinya belum sesuai harapan. Ini menjadi perhatian untuk terus dilakukan evaluasi, terutama bagaimana mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah,” katanya.
Eka juga menyoroti pentingnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Sebab, PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. “Kami berharap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak maupun wajib retribusi semakin meningkat. Dukungan seluruh pihak sangat diperlukan karena pendapatan daerah ini nantinya kembali untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin mendekati akhir tahun, Bapenda akan terus mendorong optimalisasi penerimaan dari seluruh sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.(dan)
