Kotawaringin Timur,eNewskalteng.com – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mendesak Pemerintah Pusat untuk menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), menjadi bencana nasional.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, dampak karhutla saat ini tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan dan kabut asap, tetapi telah mengganggu berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kesehatan masyarakat. “Bahkan hingga kini karhutla semakin parah hingga menyebabkan kabut asap pekat dan menyengat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Tak hanya itu, kondisi ini juga menjadi kendala bagi infrastruktur, transportasi darat, transportasi air, sampai transportasi udara semua terganggu,” katanya, Selasa (22/9/2026).
Oleh karena itu, penanganan karhutla membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, mahasiswa, dan DPRD. “Melihat dampak yang ditimbulkan terhadap semua sektor kehidupan, saya mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), salah satu yakni meningkatkan status penanganan menjadi bencana nasional,” tegasnya.
Ditengah bencana karhutla dan kabut asap, dampak kekeringan turut menambah penderitaan warga. DPRD Kotim turut mendorong agar pemerintah memperhatikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air. “Salah satu alasan perlunya dukungan pusat adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi. Penanganan karhutla membutuhkan biaya besar, mulai dari pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, pengadaan sarana dan prasarana pemadaman, hingga operasional di lapangan,” ungkapnya.
Rimbun menambahkan, perubahan status bencana juga berkaitan dengan sumber pembiayaan. Jika status bencana nasional ditetapkan, menurut Rimbun, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk daerah yang terdampak. “Perbedaannya menggunakan anggaran. Lalu sumber anggarannya. Kalau status bencana nasional, maka wajib anggaran dikucurkan ke daerah yang kena bencana itu dari anggaran pemerintah pusat atau anggaran dari APBN,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, dana tak terduga yang tersedia di daerah sekitar Rp5 miliar, namun menurutnya jumlah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan karhutla dan dampak kekeringan. “Dengan dana tak terduga yang hanya berkisar Rp5 miliar bahkan Rp15 miliar pun dipastikan tak cukup guna menangani karhutla yang terjadi saat ini. Untuk itulah, penetapan status bencana nasional, solusi akhir agar penderitaan masyarakat segera berakhir,” pungkasnya. (man)
