Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Aparat Penegak Hukum (APH) dalam setiap dugaan pelanggaran hingga penanganan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), diingatkan harus profesional, baik yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, seraya meminta kepada APH tidak tebang pilih dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan besar maupun masyarakat, harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya, Selasa (22/9/2026).
Rimbun mengingatkan, jangan ada kesan bahwa penanganan hukum terkait karhutla ini tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Menurutnya, penanganan kasus karhutla harus dilakukan secara adil, agar tidak menimbulkan kesan hukum hanya tajam kepada masyarakat bawah. “Terpenting pula APH harus terbuka dan transparan menyampaikan perkembangan penanganan kasus karhutla kepada masyarakat, seperti terkait kasus karhutla yang sebelumnya disebut melibatkan perusahaan, tetapi perkembangannya belum banyak diketahui publik,” ungkapnya.
Penanganan perkara ungkap Rimbun sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum dan diharapkan tak ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, terkait prosedur atau tindakan hukum yang akan diputuskan. “Saya juga meminta penanganan karhutla tidak hanya menyasar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seluruh sektor investasi di Kotim, termasuk pertambangan, perlu diperiksa apabila ditemukan dugaan pelanggaran karhutla.
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, sejauh ini aparat penegak hukum telah sesuai prosedur dalam upaya penanganan karhutla. Namun, ia kembali menekankan agar proses hukum dilakukan secara profesional dan tidak memandang siapapun. “Intinya apabila ada pelanggaran terkait kasus karhutla baik yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hokum secara professional dan transparan, tegasnya. (man)
