Palangka Raya, eNewskalteng.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya dinilai membutuhkan keterlibatan lebih luas. DPRD Kota Palangka Raya mendorong perusahaan swasta ikut mengambil peran nyata dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Wakil Ketua II Komisi I sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan ancaman karhutla tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah dan aparat. Menurutnya, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, serta masyarakat perlu bergerak dalam satu koordinasi.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Syaufwan, Rabu (2/9/2026).
Ia menilai karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Kebakaran yang menimbulkan kabut asap juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sehari-hari warga.
Karena itu, Syaufwan meminta respons terhadap titik-titik kebakaran dilakukan lebih cepat. Upaya pencegahan juga harus diperkuat agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya penanggulangan karhutla agar kondisi ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujarnya.
Selain koordinasi lintas sektor, Fraksi PAN turut menyoroti kesiapan anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PAN meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai anggaran yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan karhutla.
“Perlu ada penjelasan mengenai berapa besar anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla, karena persoalan ini menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Syaufwan, kesiapan anggaran perlu dilakukan sejak awal dan tidak menunggu kondisi semakin parah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah dapat bergerak lebih cepat ketika muncul titik api.
Di sisi lain, keterlibatan perusahaan swasta dinilai dapat memperkuat kapasitas penanganan di lapangan. Dunia usaha dinilai memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemadaman maupun pencegahan karhutla.
Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan peralatan pemadam, sarana dan prasarana, personel, hingga kebutuhan operasional bagi petugas di lapangan.
“Perusahaan-perusahaan swasta perlu ikut mengambil peran dan tanggung jawab sosial dalam mendukung upaya penanganan karhutla, baik melalui penyediaan sarana, personel maupun dukungan operasional di lapangan,” katanya.
Syaufwan menyebut dukungan dunia usaha dapat diarahkan terutama ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. Dengan pola tersebut, sumber daya dapat lebih cepat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.
Selain perusahaan swasta, DPRD juga menyoroti peran kelompok pemadam kebakaran swadaya dan relawan masyarakat. Kelompok tersebut selama ini kerap menjadi salah satu kekuatan awal yang bergerak ketika terjadi kebakaran di lingkungan warga.
Namun, keterbatasan peralatan dan kebutuhan operasional masih menjadi tantangan. Karena itu, dukungan terhadap kelompok pemadam swadaya dan relawan dinilai perlu diperkuat.
“Relawan dan kelompok pemadam swadaya merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla. Dukungan terhadap mereka perlu diperkuat agar kapasitas penanganan di lapangan semakin optimal,” tandasnya.
Syaufwan berharap penanganan karhutla di Palangka Raya ke depan tidak hanya mengandalkan respons setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, penguatan pencegahan, kesiapan anggaran, keterlibatan dunia usaha, serta dukungan terhadap relawan harus berjalan bersamaan agar risiko karhutla dapat ditekan.
