MUARA TEWEH, eNewskalteng.com – Bupati Barito Utara H Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Drs Muhlis dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perkimtan melakukan pengecekan langsung sejumlah pekerjaan pelebaran jalan di Kota Muara Teweh, Rabu (9/9/2026).
Pengecekan tersebut dilakukan setelah Bupati H Shalahuddin memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi bersama Wakil Bupati serta jajaran terkait mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Rapat berlangsung di Aula Rapat Setda lantai 1.
Usai rapat, rombongan langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan progres pekerjaan pelebaran jalan, di antaranya di kawasan Temenggung Surapati depan SMPN 2, Bundaran Bupati lokasi Tugu Panglima Batur, serta kawasan Pasar PBB Muara Teweh.
Bupati Barito Utara H Shalahuddin mengatakan pengecekan langsung dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan.
“Kita ingin memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi teknis maupun kondisi di lapangan. Karena pembangunan jalan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata H Shalahuddin saat melakukan pengecekan di lokasi pelebaran jalan kawasan Temenggung Surapati, Tugu Panglima Batur dan Pasar PBB Muara Teweh.
Menurutnya, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi serta perkembangan kawasan perkotaan Muara Teweh.
Bupati juga meminta jajaran teknis untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap setiap pekerjaan sehingga kualitas pembangunan tetap terjaga dan hasilnya dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pengawasan harus dilakukan dengan baik. Kita tidak hanya melihat pekerjaannya selesai, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Bupati H Shalahuddin.
H Shalahuddin juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran teknis dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan.(z)
