Oleh: Hakiem Amien (Direktur Lembaga Study dan Riset Sumber Daya Manusia Nusantara)
Panggung politik Indonesia kembali membuktikan dirinya sebagai ruang yang sangat cair. Jagat media kini riuh rendah oleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah hantaman gelombang hukum ini, sebuah pertanyaan besar menyeruak ke publik: seberapa kokoh benteng politik yang melindungi sang Wakil Presiden ?
Di atas kertas, posisi Gibran tampak sangat aman. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus saat ini menguasai dominasi mutlak sebesar 81 persen kursi di DPR RI. Secara hitungan matematika parlemen, angka ini menjadi perisai yang hampir mustahil ditembus oleh kekuatan oposisi mana pun yang ingin menggulirkan hak menyatakan pendapat atau proses pemakzulan. Namun, sejarah politik tanah air berulang kali mengajarkan satu hal dasar: dalam politik, konstelasi bisa berubah total hanya dalam hitungan detik. Loyalitas partai politik tidak pernah ditulis di atas batu, melainkan di atas kepentingan yang dinamis.
TANGGUNG JAWAB PERSONAL DAN KATUP PENYELAMAT KONSTITUSI.
Bagi para pengamat hukum tata negara, koridor penyelesaian polemik ini sebenarnya sudah sangat jelas. Merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, akuntabilitas kepemimpinan pascapelantikan itu bersifat personal atau individual. Artinya, benturan hukum atau administratif apa pun yang menimpa kursi Wakil Presiden tidak akan secara otomatis mengguncang kedudukan Presiden. Konstitusi kita telah menyediakan katup penyelamat yang matang. Jika terjadi kekosongan jabatan pada posisi nomor dua, Presiden cukup menyodorkan dua nama calon baru kepada MPR untuk dipilih dalam waktu maksimal 60 hari. Kabinet dan jalannya pemerintahan utama dipastikan akan tetap berdiri tegak.
UJIAN SOLIDITAS DI TENGAH TARGET BESAR PRABOWO.
Kendati jalur hukum ketatanegaraan telah memisahkan dampak tersebut, realitas di lapangan tidak pernah bekerja di dalam ruang hampa. Angka dukungan 81 persen di DPR hari ini adalah potret dari kesepakatan hari ini, bukan sebuah jaminan mutlak untuk hari esok. Ketika tensi opini publik terus meninggi dan beban reputasi bagi jalannya pemerintahan dianggap terlalu mahal, elastisitas koalisi parpol pendukung akan benar-benar diuji.
Variabel paling krusial yang akan mendikte arah angin politik ini adalah fokus besar dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Kepala Negara tengah berlari kencang demi mengejar target-target raksasa, mulai dari pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi hingga swasembada pangan dan energi nasional. Bagi sebuah pemerintahan yang ingin fokus bekerja mengejar target pembangunan, stabilitas politik di tingkat elite dan legitimasi kuat di mata publik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Jika kegaduhan politik akibat isu administrasi ini mulai menyita energi bangsa dan berpotensi menghambat konsentrasi kabinet dalam mengejar program-program strategis nasional, kalkulasi pragmatis sangat mungkin diambil oleh partai-partai pendukung pemerintah. Menjelang kontestasi politik di masa depan, partai politik tentu akan menghitung ulang risiko elektoral mereka jika terus bertahan dalam posisi yang defensif.
MENANTI SKOR AKHIR DARI PARA KETUA UMUM PARTAI.
Pada akhirnya, kelanjutan dari dinamika ini tidak akan ditentukan oleh perdebatan teks doktrin hukum semata. Hasil akhir dari riak politik ini sepenuhnya berada di tangan para ketua umum partai politik besar. Apakah mereka akan memilih untuk menjaga soliditas absolut demi membentengi posisi Wakil Presiden, atau justru mulai mencari jalan tengah demi menyelamatkan legitimasi pemerintahan yang jauh lebih besar ? Di sinilah letak daya tarik utama dari politik kita. Sebuah panggung yang sangat dinamis di mana hukum bertugas memberikan aturan main formal, tetapi kepentingan besar ekonomi-politik dan kenyamanan publik yang akan menentukan skor akhirnya.(red)
