Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Soekarno, Jumat malam (10/7/2026), tersebut membahas hasil evaluasi Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pelaksanaan APBD 2025.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 telah melalui rangkaian tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Tahapan tersebut mulai dari penyampaian pidato Wali Kota, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pembahasan bersama TAPD dan OPD terkait. “Alhamdulillah, hari ini DPRD Kota Palangka Raya melaksanakan rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025,” ujar Subandi.
Menurutnya, hasil pembahasan Banggar menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya. Subandi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terutama terkait capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah yang dinilai berjalan cukup baik. “Secara umum, pendapatan dan belanja sudah berjalan maksimal. Pendapatannya sudah di atas 90 persen dan belanjanya juga lebih dari 90 persen,” katanya.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Subandi, masih terdapat sejumlah potensi pendapatan yang perlu digali dan dioptimalkan agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat. Ia berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.(nis)
