Palangka Raya, eNewskalteng.com — DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tidak berhenti pada proses evaluasi administratif semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, mengatakan berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah di berbagai sektor pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat memiliki harapan besar agar pembangunan dan pelayanan pemerintah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Ia menegaskan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti seluruh persoalan tata kelola pemerintahan telah terselesaikan sepenuhnya. Masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Walaupun pemerintah daerah berhasil memperoleh opini WTP, tetap terdapat berbagai catatan yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan,” ujar Ansyari, Jumat (26/6/2026).
Sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, memberikan koreksi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ansyari menilai tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD akan memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perhubungan masih memerlukan perhatian serius agar kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dapat terus meningkat.
Menurutnya, percepatan perbaikan di sektor-sektor tersebut menjadi penting mengingat kebutuhan masyarakat terus berkembang seiring pertumbuhan daerah. “Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perhubungan harus menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah,” katanya. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pembahasan LKPJ sehingga proses evaluasi yang telah dilakukan benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Dengan tindak lanjut yang konkret, DPRD optimistis kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan di Kalimantan Tengah akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.(kaer)
