Palangka Raya, eNewskalteng.com — Wacana penataan dan efisiensi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Salah satu usulan yang muncul adalah evaluasi terhadap keberadaan Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai tidak lagi berjalan secara efektif. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menilai sebagian besar fungsi dan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan saat ini telah dijalankan oleh perangkat daerah lain yang memiliki tugas teknis lebih spesifik.
Menurutnya, ruang gerak Dinas Ketahanan Pangan relatif terbatas karena sebagian besar perannya hanya sebatas koordinasi, sementara pelaksanaan program di lapangan dilakukan oleh dinas teknis lainnya. “Saya melihat banyak fungsi yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah lain. Anggaran yang dimiliki juga terbatas sehingga ruang untuk menjalankan program strategis menjadi sangat minim,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian, peternakan, hortikultura, hingga perikanan selama ini telah memiliki program masing-masing yang mendukung upaya penguatan ketahanan pangan daerah. Karena itu, Bambang menilai pelaksanaan program ketahanan pangan dapat diintegrasikan ke dalam organisasi perangkat daerah yang telah memiliki kewenangan teknis di bidang tersebut sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, keberadaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan maupun dinas teknis lainnya sebenarnya sudah cukup untuk menjalankan berbagai program peningkatan produksi dan ketahanan pangan masyarakat. “Program ketahanan pangan pada dasarnya sudah menjadi bagian dari tugas dinas teknis seperti pertanian, peternakan maupun perikanan, sehingga keberadaannya saling berkaitan dan dapat dijalankan secara terintegrasi,” katanya.
Selain persoalan tumpang tindih kewenangan, Bambang juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan sehingga banyak program yang belum mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, sebagian besar alokasi anggaran selama ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional dan belanja pegawai dibandingkan pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.(kaer)
