Palangka Raya, eNewskalteng.com — DPRD Kalimantan Tengah memberikan dukungan terhadap rencana penataan dan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menegaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan pemerintah harus dilakukan secara hati-hati serta mempertimbangkan kebutuhan riil daerah. Menurutnya, penyederhanaan OPD tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan jumlah organisasi, melainkan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan. “Penataan OPD perlu dilaksanakan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal tanpa menghambat program yang telah berjalan,” ujar Riska, Sabtu (20/6/2026).
Ia menjelaskan, struktur organisasi yang lebih ramping dapat membantu memperjelas tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, proses pengawasan, evaluasi program, hingga pengukuran kinerja pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel. DPRD, lanjutnya, pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, seluruh tahapan penataan kelembagaan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. “Kami mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, tetapi prosesnya harus melalui kajian yang matang serta melibatkan pemangku kepentingan agar hasilnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Riska juga menilai koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan kelembagaan yang tepat sasaran. Sinergi kedua lembaga tersebut diyakini mampu memperlancar proses penyesuaian struktur organisasi pemerintahan. Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, penyederhanaan OPD juga diperkirakan dapat mempercepat koordinasi antarlembaga pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.(kaer)
