PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor TEPRA) per 31 Juli 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4/8/2026).
Membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus disikapi dengan inovasi serta peningkatan kinerja yang nyata. Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga harus dibarengi dengan pelaksanaan program pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan di Bumi Tambun Bungai semakin terarah, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakor TEPRA bertujuan memantau, mengevaluasi, serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan anggaran, sehingga penyerapan APBN dan APBD dapat dipercepat dan dioptimalkan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 30,61 persen dengan realisasi fisik sebesar 32,51 persen. Sementara itu, realisasi keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah tercatat 39,65 persen dengan realisasi fisik 44,45 persen.
Untuk capaian perangkat daerah tingkat provinsi, realisasi tertinggi diraih oleh Biro Organisasi, Badan Penghubung, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, penyerapan anggaran terbaik dicatatkan oleh Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.
Rakor TEPRA diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel demi mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin maju dan sejahtera.(zen)
