Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya mengapresiasi peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi BB (Sangat Baik) pada 2025.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. “Kami mengapresiasi capaian ini karena merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Artinya, tata kelola pemerintahan semakin membaik,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan SAKIP tidak hanya diukur dari peningkatan nilai evaluasi. Hal terpenting, menurutnya, adalah sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Jangan hanya fokus mengejar nilai. Program harus memiliki output dan outcome yang jelas serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Syaufwan menilai capaian predikat BB harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja berbasis hasil di lingkungan pemerintah daerah. Perencanaan dan penganggaran diharapkan semakin selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata. Selain itu, ia juga menyoroti capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya yang meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Menurutnya, predikat tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya di bidang perizinan dan investasi. “DPMPTSP adalah garda terdepan pelayanan perizinan dan investasi. Dengan predikat WBK, pelayanan harus semakin cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar,” katanya.
Syaufwan menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. “Kita berharap ke depan bukan hanya mempertahankan predikat BB, tetapi meningkat menjadi A. Namun yang utama tetap pelayanan publik yang profesional dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(nis)
