Palangka Raya. eNewskalteng — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dijadikan momentum untuk memperkuat efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Pesannya jelas, ini sebuah tantangan. Tantangan bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari usai Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025).
Menurut Ansyari, dua sektor utama yang tetap menjadi prioritas adalah pendidikan dan kesehatan. DPRD juga mendorong optimalisasi sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal Kalteng. “Hal-hal seperti ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD,” katanya.
Berkurangnya TKD dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga penentuan prioritas program menjadi kunci agar proyek strategis tetap berjalan. Ansyari mencontohkan bahwa belanja perjalanan dinas dan kegiatan non-esensial dapat menjadi ruang efisiensi tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
Penurunan APBD dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun disebut berdampak signifikan terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kalteng. Meski demikian, DPRD masih menunggu hasil pembahasan lanjutan atas nota keuangan RAPBD 2026 yang telah disampaikan pemerintah provinsi.
“Sekarang ini baru tahap pandangan umum fraksi. Setelah itu baru masuk ke tahap pembahasan rencana dan penganggaran. Proses cepat belum tentu hasilnya baik, yang penting substansinya matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ansyari menutup dengan menegaskan bahwa setiap pengurangan anggaran memiliki konsekuensi logis terhadap pelaksanaan program pembangunan. “Tinggal bagaimana kita memilih program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
