Palangka Raya, eNewskalteng.com – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas H Didi Hartoyo menyoroti masalah keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 dan 2 yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, dana tersebut sangat vital untuk mendukung berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, Dana Desa digunakan untuk banyak kegiatan penting seperti program posyandu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi lansia, hingga pembangunan fi sik desa. Dengan adanya keterlambatan pencairan, otomatis pelaksanaan program-program tersebut ikut terhambat.
“Kami mendorong agar pencairan Dana Desa tahap 1 dan 2 segera dilakukan. Posyandu, BLT untuk lansia, serta pembangunan fi sik di desa sangat bergantung pada dana itu. Jika tertunda, tentu pelayanan kepada masyarakat juga ikut tersendat,”katanya, (22/8/2025).
Lebih jauh, ia menilai pencairan DD tidak sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan program yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Ketika penyaluran dana tersendat, pelayanan sosial maupun pembangunan infrastruktur di tingkat desa menjadi tidak maksimal.
Didi Hartoyo menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya agar proses pencairan dapat berjalan lancar. Dengan demikian, program-program prioritas desa tidak lagi terkendala oleh persoalan teknis.
Melalui monitoring ini, Didi Hartoyo berharap agar aspirasi masyarakat Desa Tumbang Tukun dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah dalam memastikan fasilitas dasar, layanan publik, serta pendanaan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Monitoring seperti ini bukan hanya sekadar kunjungan, tapi juga bentuk komitmen kita untuk mendengar langsung suara rakyat. Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar kebijakan agar pembangunan benar-benar tepat sasaran,” pungkas Didi.(y)
