PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta elpiji 3 kilogram di wilayah Kalteng.
Langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.
Hal tersebut disampaikan Yuas Elko usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (12/10/2026).
Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan agenda tinjauan inflasi September 2026 dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa inflasi bulanan meningkat dari 3,19 persen pada Agustus menjadi 3,28 persen pada September 2026. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,88 persen, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan harga meliputi aneka cabai, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“Angka 0,88 ini tinggi dan penyumbang utamanya adalah aneka cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. Ini penyumbang yang perlu kita waspadai,” kata Tito.
Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga inflasi tidak melampaui target 3,5 persen. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok memberikan dampak paling berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok 20 persen terbawah atau desil 1 dan 2.
Tekanan harga juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis. Kenaikan harga daging ayam ras tercatat terjadi di 217 daerah, beras di 127 kabupaten/kota, dan telur ayam ras di 106 daerah. Khusus komoditas beras, meskipun mengalami kenaikan di 127 kabupaten/kota, penurunan harga tercatat di 63 kabupaten/kota.
Selain faktor pasokan dan distribusi, kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, serta bencana alam di dalam negeri turut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi. Bencana banjir di sejumlah wilayah, seperti Padang, Aceh, dan Pidie Jaya, dinilai berpotensi memengaruhi distribusi barang dan stabilitas harga.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Intervensi pasar dan operasi pasar perlu dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan harga guna menjaga ketersediaan pasokan serta melindungi daya beli masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berupa Surat Edaran Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan sarana, prasarana, serta ketenagaan penyuluhan pertanian untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.
Menanggapi arahan Mendagri, Yuas Elko menegaskan pentingnya tindak lanjut dari setiap dinas dan badan terkait agar langkah pengendalian inflasi dapat berjalan efektif di Kalteng. Ia secara khusus menyoroti pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram dan komoditas pangan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Mudah-mudahan tidak terjadi penyimpangan pada pangan. Kita tahu kemarau masih berjalan, kebakaran hutan dan lahan masih ada, perang di Timur Tengah juga masih berlangsung. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.
Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan lintas perangkat daerah, Pemprov Kalteng diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar.
(Yz)
