Palangka Raya, eNewskalteng.com – Peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangka Raya dan Hari Jadi ke-68 Kota Palangka Raya menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus merumuskan langkah perbaikan di berbagai sektor. DPRD Kota Palangka Raya menilai berbagai capaian yang telah diraih patut diapresiasi, namun masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan pembangunan Kota Palangka Raya selama satu tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat telah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pembangunan. “Secara umum pembangunan sudah berjalan pada jalur yang benar. Sinergi seluruh elemen menjadi modal utama dalam mempercepat kemajuan daerah,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Ia mengapresiasi berbagai pembangunan fisik yang telah direalisasikan pemerintah, seperti peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan drainase, penataan kawasan perkotaan, hingga pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk Bundaran Besar dan sejumlah taman kota yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, perkembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata dinilai mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai kegiatan pameran, festival budaya, dan promosi wisata dinilai mampu menggerakkan pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Meski demikian, Syaufwan mengingatkan masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.
Ia menyebut pemerintah perlu mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak restoran dan hotel melalui penerapan tapping box, memperbarui basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk pada sektor pajak kendaraan bermotor. Tak hanya itu, kebijakan pembagian hasil retribusi parkir tepi jalan umum juga dinilai perlu dievaluasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan daerah.
Syaufwan juga menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran yang berdampak pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurutnya, kondisi tersebut banyak dipengaruhi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan berbagai program terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. “Perencanaan di setiap OPD harus diperkuat sejak awal tahun agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan penyerapan anggaran dapat lebih maksimal,” katanya.(nis)
