Oleh: Hakiem Amien. (Penulis adalah Peneliti Sosiologi Gerakan Mahasiswa dan Kader PMII – Mapaba 1996).
JAKARTA, eNewskalteng.com — Gerakan mahasiswa Indonesia dalam historiografi perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru sering kali dibaca melalui lensa aksi massa yang serba spontan, reaktif, dan mekanistis. Narasi-narasi besar kerap menyederhanakan pergulatan tersebut sebatas pada momentum kolapsnya kekuasaan pada Mei 1998. Perspektif konvensional ini mengabaikan satu variabel krusial: kerja-kerja penetrasi ideologis, dekonstruksi teologis, dan konsolidasi taktis tingkat lokal yang berlangsung jauh sebelum keruntuhan rezim.
Bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya di wilayah administratif Pengurus Cabang (PC) Jakarta Selatan, tahun 1996 adalah titik kulminasi di mana manifestasi teologis Nilai Dasar Pergerakan (NDP) mengalami radikalisasi praksis. Melalui dialektika gagasan dan gerakan lokal, PMII Jakarta Selatan berhasil mentransformasikan doktrin normatif keagamaan menjadi instrumen subversi epistemologis yang merongrong fondasi hegemonik Orde Baru.
Rasionalisasi NDP: Menolak Korporatisme Agama
Untuk memahami signifikansi gerakan PMII Jakarta Selatan pada tahun 1996, kita harus melacak posisi pelik gerakan mahasiswa Islam di bawah bayang-bayang kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) sejak akhir 1970-an. Rezim Orde Baru melakukan domestikasi institusi keagamaan melalui politik korporatisme dan memaksakan rekonsiliasi ideologis melalui asas tunggal Pancasila. Agama dikanalisasi sebatas pada fungsi pemenuhan aspek eskatologis-kesalehan ritual, sekaligus diisolasi dari dinamika ketimpangan struktural sosial-ekonomi.
Disahkan pada Kongres IX di Surabaya (1988), NDP hadir sebagai antitesis terhadap desakralisasi dan penjinakan peran sosial agama tersebut. Ketika rezim mempromosikan corak teologi fatalistik demi stabilitas pembangunan, NDP melakukan reposisi radikal atas dogma Islam melalui tiga pilar relasional: Hablum Minallah (transendensi), Hablum Minannas (humanisme-emansipatoris), dan Hablum Minal ‘Alam (naturalisme-ekologis).
Melalui pilar Hablum Minallah yang berbasis pada doktrin Tauhid, PMII melakukan dekonstruksi terhadap kekuasaan mutlak negara. Segala bentuk militerisme, kultus individu penguasa, dan absolutisme Orde Baru didefinisikan secara berani sebagai syirik sosial—sebuah penyimpangan teologis akut. Dengan demikian, resistensi terhadap kesewenang-wenangan politik bergeser dari sekadar pilihan taktis-politis mahasiswa, menjadi sebuah imperatif profetik (kewajiban iman).
Poros Jakarta Selatan 1996: Dialektika Struktural dan Akar Rumput
Secara spasial dan geopolitik, Jakarta Selatan pada pertengahan dekade 1990-an berada di episentrum kontradiksi pembangunan. Di satu sisi, wilayah ini menjadi etalase modernisasi kapitalistik urban melalui ekspansi koridor bisnis dan komersialisasi lahan. Di sisi lain, ia melahirkan kantong-kantong marjinalisasi sosial akibat penggusuran tanah paksa.
Kondisi sosiologis lokal inilah yang direspons secara taktis oleh PC PMII Jakarta Selatan pada tahun 1996 di bawah kepemimpinan Jazilul Fawaid sebagai Ketua Umum Cabang. Teks NDP tidak lagi dibaca secara tekstual-normatif dalam ruang-ruang kaderisasi formal seperti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), melainkan diejawantahkan ke dalam matra operasional yang searah dengan cetak biru makro yang dicanangkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII kala itu, A. Muhaimin Iskandar, melalui rumusan “Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran”.
Gagasan teologis dari pusat ini kemudian diterjemahkan secara struktural di tingkat wilayah oleh Fathan Subchi selaku Ketua Umum PKC PMII DKI Jakarta (1995–1996). Sebagai alumni PTIQ yang berakar dari kultur intelektual Jakarta Selatan, Fathan memainkan peran strategis dalam mengamankan sel-sel pergerakan dari penetrasi intelijen rezim, sekaligus memastikan distribusi narasi perlawanan terkoordinasi dengan rapi di seluruh Jakarta.
Di tingkat akar rumput, kepemimpinan Jazilul Fawaid di Jakarta Selatan berhasil membelah fungsi gerakan menjadi dua poros komplementer yang solid :
- Poros Kebayoran Lama (PTIQ & IIQ): Berperan sebagai “Laboratorium Epistemologis”. Basis santri-mahasiswa di sini bertugas membongkar doktrin keagamaan konvensional yang kerap disalahgunakan penguasa untuk menuntut kepatuhan buta rakyat. Mereka menyusun ulang metodologi Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) sebagai manhajul fikr—sebuah metode berpikir progresif-emansipatoris.
- Poros Pasar Minggu dan Jagakarsa (Universitas Nasional, Universitas Pancasila, ISTN): Berperan sebagai “Jangkar Artikulasi Jalanan”. Kader-kader PMII di kampus swasta umum ini memiliki kelenturan taktis tinggi untuk berjejaring dengan elemen gerakan mahasiswa sekuler, buruh, dan faksi kiri demi menggalang kekuatan massa riil.
Pengujian Historis Pasca-Kudatuli
Irisan taktis yang dibangun oleh struktur PMII Jakarta Selatan ini menemukan ujian historisnya pasca-Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli). Ketika rezim Orde Baru melakukan represi total terhadap elemen pro-demokrasi, wilayah Jakarta Selatan—terutama kantong-kantong sekitar UNAS dan Ciputat—bertransformasi menjadi zona aman (safe haven) bagi konsolidasi bawah tanah.
Doktrin keadilan (al-‘adalah) dan kesetaraan (al-musawah) dalam NDP memberikan landasan moral-etis bagi para aktivis lokal PMII Jaksel untuk melintasi batas-batas identitas primordial. Mereka tidak canggung untuk membangun aliansi strategis dengan aktor-aktor lintas iman, korban penggusuran urban, hingga sayap radikal seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD). NDP bertransformasi sepenuhnya dari teologi kontemplatif (langit) menuju teologi pembebasan (bumi).
Kematangan organ taktis di Jakarta Selatan yang ditempa sejak pergolakan 1996 ini menjadi modalitas struktural yang krusial ketika krisis moneter melanda pada akhir 1997. Jaringan sel pergerakan yang terkonsolidasi dengan baik di simpul-simpul kampus Jakarta Selatan menjadi salah satu motor penggerak utama gelombang eksodus massa mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR RI pada Mei 1998 hingga jatuhnya Soeharto.
Kesimpulan
Refleksi kritis atas transformasi NDP PMII di lokalitas Jakarta Selatan tahun 1996 memberikan kontribusi teoritis penting bagi studi gerakan sosial: bahwa daya tahan dan efektivitas sebuah gerakan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan aktor struktural dan lokal dalam menerjemahkan teks ideologi universal ke dalam konteks problem sosiologis yang partikular.
Tiga dekade pasca-peristiwa tersebut, esai sejarah ini melempar tantangan balik bagi entitas gerakan kontemporer. Di tengah gempuran teknokrasi digital dan kooptasi oligarki baru, kegagalan dalam melakukan kontekstualisasi nilai dasar organisasi hanya akan membuat gerakan mahasiswa terjebak pada romantisisme masa lalu—menjadi institusi yang gagah secara struktural, namun lumpuh secara praktis.(red)
