PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyusul meningkatnya tekanan inflasi daerah pada Oktober 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, di Ruang Rapat Bajakah 2, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Komjen Pol Tomsi Tohir, membahas perkembangan inflasi nasional dan regional berdasarkan data Oktober 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/YoY) Kalteng pada Oktober 2026 mencapai 5,19 persen. Angka tersebut menempatkan Kalteng sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Pulau Kalimantan. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date/YtD) tercatat sebesar 3,91 persen.
Secara regional, Kabupaten Kapuas mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 5,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 115,29. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,72 persen dengan IHK 113,51. Adapun Sukamara dan Palangka Raya berada di antara kisaran tersebut.
Komoditas beras menjadi salah satu pemicu utama kenaikan inflasi di Kalteng. Menanggapi kondisi tersebut, Yuas Elko menjelaskan bahwa kenaikan harga beras dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya musim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat terhadap jenis beras lokal tertentu.
Sebagai langkah pengendalian, Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog melalui berbagai program intervensi pasar.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, Pasar Penyeimbang, serta Operasi Pasar secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pokok, menekan gejolak harga, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Pemprov Kalteng juga terus memperkuat sinergi lintas sektor agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.(yz)
