Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kalimantan Tengah berencana melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan daerah dengan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, menyusul masih rendahnya realisasi pendapatan hingga awal Juni 2026 yang baru mencapai sekitar 32 persen dari target APBD. ‘’Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam optimalisasi pendapatan yang menjadi salah satu penopang utama pelaksanaan pembangunan,’’ kata Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi, Jumat (26/6/2026).
Sebelumnya, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Bapperida. Namun, pembahasan lanjutan dinilai masih diperlukan dengan melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi teknis yang menangani pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Menurut Junaidi, pemerintah provinsi diharapkan telah menyiapkan langkah-langkah strategis yang lebih konkret untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah sebelum pembahasan lanjutan dilakukan. Ia menilai optimalisasi pendapatan menjadi hal penting agar target APBD dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin terbatas.
Dengan sisa waktu sekitar lima bulan efektif, DPRD berharap realisasi pendapatan dapat terus ditingkatkan secara signifikan sehingga tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Junaidi juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengatasi berbagai kendala yang memengaruhi rendahnya capaian pendapatan daerah. Menurutnya, jika realisasi APBD tidak berjalan optimal, maka hal tersebut berpotensi berdampak pada terhambatnya pembangunan serta kualitas pelayanan publik di daerah. “Sinergi dan langkah cepat diperlukan agar target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai rencana,” pungkasnya.(kaer)
