Buntok, eNewskalteng.com – Bupati Barito Selatan H. Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (7/8/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Hanif Faisol Nurofiq serta dihadiri Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan para kepala daerah se-Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Hanif Faisol menyampaikan bahwa tugas utama KLHK dalam penanganan Karhutla berpedoman pada Keputusan Menko Polhukam Nomor 29 Tahun 2025, meliputi pengendalian dari aspek lingkungan hidup, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem pascakebakaran. “Langkah pengendalian meliputi pelarangan pengeringan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, pengaktifan satgas Karhutla, serta edukasi masyarakat agar tidak membakar lahan,” ujar Hanif.
Hanif juga menegaskan pentingnya riset dan inovasi akademisi untuk mendukung metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, tercatat 1.317 hotspot di Kalimantan Tengah dengan 326 kejadian Karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan. Meski pada 6 Agustus tidak ditemukan hotspot berkonfidensi tinggi, masih terdapat 11 hotspot tingkat sedang di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
Peta sebaran menunjukkan mayoritas kebakaran terjadi di lahan mineral dan areal penggunaan lain, termasuk beberapa titik di lahan gambut kawasan konsesi. BMKG memprediksi tingkat kemudahan terbakar akan meningkat pada 8–9 Agustus di wilayah selatan dan tengah Kalimantan Tengah.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengingatkan pentingnya kewaspadaan di wilayah gambut Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. “Kita harus belajar dari Karhutla 2015 dan 2019. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan kesiapsiagaan di semua level adalah kunci,” tegas Gubernur.
Bupati Barito Selatan H. Eddy Raya Samsuri menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat dan provinsi dalam pengendalian Karhutla. “Kita ingin masyarakat Barito Selatan tetap beraktivitas tanpa terganggu kabut asap,” ujarnya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan penyerahan bantuan peralatan pemadaman oleh Menteri LHK dan Kepala BNPB kepada Gubernur Kalteng. “Kerja bersama ini adalah kunci untuk mengurangi risiko Karhutla,” pungkas Eddy Raya.(red)
Penulis : Ruly
Editor : H. Andi Kadarusman
