BeritaEksekutifPemprov Kalimantan Tengah

DLH Kalteng Perkuat Kepatuhan Bisnis Berbasis HAM Lewat FGD dan Bimtek Verifikator

4
×

DLH Kalteng Perkuat Kepatuhan Bisnis Berbasis HAM Lewat FGD dan Bimtek Verifikator

Sebarkan artikel ini
Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan dan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM). (Photo/ist)

PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen aktif dalam mendorong iklim usaha yang bertanggung jawab melalui partisipasi strategis pada Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan dan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikator Kepatuhan HAM Pelaku Usaha ini diselenggarakan di Aula Mentaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Tengah, Kamis (7/5/2026).

Dalam forum tersebut, Dr. Merty Ilona, SP., MP., dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah hadir sebagai narasumber yang membedah keterkaitan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan perlindungan HAM. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aspek lingkungan tidak hanya sebatas memenuhi regulasi teknis, tetapi juga merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Lingkungan yang terjaga adalah bagian dari hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalnya tidak merusak lingkungan maupun merugikan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas para verifikator dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kepatuhan HAM pelaku usaha di Kalimantan Tengah. Dengan adanya instrumen verifikasi yang lebih terukur, diharapkan pelaku usaha mampu mengidentifikasi, mencegah, serta memitigasi potensi dampak negatif dari aktivitas bisnisnya.

Sinergi antara DLH Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Tengah dinilai sebagai langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui penguatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah dapat berjalan seiring dengan penerapan prinsip keadilan, perlindungan HAM, serta kelestarian lingkungan.

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang tidak hanya produktif, tetapi juga beretika dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.(zen)