Palangka Raya, eNewskalteng.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sebangau untuk tahun 2025. Acara ini digelar di Aula Kebun Buah Pak Slamet, Kelurahan Kereng Bengkirai, pada Selasa (4/2/2025).
Musrenbang ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di lingkungan masing-masing. Dalam sambutannya, Akhmad Husain menegaskan bahwa musrenbang merupakan bagian dari pendekatan perencanaan pembangunan secara bottom-up, di mana aspirasi masyarakat menjadi dasar utama dalam menyusun program pembangunan.
“Musrenbang ini bukan hanya sekadar forum diskusi. Tetapi bagaimana kebutuhan masyarakat bisa didengar dan diwujudkan dalam program pembangunan,” ujar Akhmad Husain usai kegiatan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat selama ini berkaitan dengan perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Menurutnya, permintaan akan sarana dan prasarana yang memadai merupakan kebutuhan riil yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Yang mereka inginkan adalah infrastruktur yang lebih baik. Misalnya jalan yang lebih bagus dan jembatan yang dapat dilalui dengan aman,” tambahnya.
Akhmad Husain juga menekankan pentingnya menjadikan hasil Musrenbang sebagai acuan pembangunan yang benar-benar bermanfaat langsung bagi masyarakat. Ia tidak ingin Musrenbang hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata.
“Musyawarah ini bukan sekadar membicarakan rencana, tetapi harus bisa diwujudkan. Pemerintah akan berusaha mengawal hasil Musrenbang agar bisa terealisasi,” tegasnya.
Ia berharap, melalui Musrenbang, pembangunan di Kecamatan Sebangau dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Palangka Raya, kata dia, berkomitmen untuk terus menampung aspirasi warga dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Musrenbang Kecamatan Sebangau 2025 ini turut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, perwakilan kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan yang ikut menyampaikan masukan dan usulan prioritas pembangunan.(man)
