Palangka Raya, eNewskalteng.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan perubahan dari sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2024/2025.
Perubahan ini mendapat berbagai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar. Ia berharap kebijakan SPMB dapat memberikan akses pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Termasuk di Kalimantan Tengah.
Namun demikian, ia juga berharap SPMB mampu menekan kecurangan dalam penerimaan murid baru tersebut. “Tentu efektivitasnya bergantung pada implementasi kebijakan dan pengawasan yang ketat,” kata Bryan, kemarin di Palangka Raya.
Politikus Partai Nasdem ini tak menepis jika berbagai permasalahan kerap terjadi dalam sistem sebelumnya. Seperti manipulasi Kartu Keluarga (KK) untuk masuk ke sekolah favorit, pungutan liar, serta intervensi pihak tertentu agar siswa diterima di sekolah tertentu.
“Maka itu dalam kontek ini diperlukan pengawasan yang ketat oleh Dinas Pendidikan atau lembaga independen lainnya untuk mencegah praktik kecurangan dan permasalahan yang ada,” tambahnya.
Selain permasalahan itu, Bryan juga menyoroti belum meratanya kualitas sekolah, sehingga menjadi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan. Seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ketimpangan sebaran sekolah negeri, serta kurangnya analisis demografis dan geografis dalam pelaksanaan PPDB sebelumnya.
“Pro dan kontra dalam penerapan sistem PPDB sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Banyak kendala yang ditemukan, seperti ketidakseimbangan jumlah sekolah dengan jumlah siswa, terbatasnya kapasitas kelas, serta tidak meratanya sebaran sekolah negeri di berbagai wilayah,” jelasnya.
Terlepas dari itu Bryan mengaku optimis perubahan sistem ini akan membawa perbaikan. Targetnya bukan hanya pemerataan akses pendidikan, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan.
“Kita berharap pemerintah daerah untuk memperhatikan pentingnya pembangunan unit sekolah baru secara bertahap. Terutama di wilayah luas seperti Kalimantan Tengah, guna mendukung pemerataan pendidikan dan meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang berkualitas,” tandasnya. (Fes)
