Palangka Raya, eNewskalteng.com – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengapresiasi capaian pendapatan daerah Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2025 yang berhasil terealisasi hampir memenuhi target. Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja pendapatan pada tahun-tahun mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Subandi usai mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pendapatan daerah yang ditargetkan lebih dari Rp1,4 triliun mampu direalisasikan sebesar 99,19 persen. “Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merealisasikan pendapatan daerah. Dari target lebih dari Rp1,4 triliun, realisasinya mencapai sekitar 99,19 persen, sehingga menunjukkan kinerja yang cukup baik,” ujar Subandi.
Meski memberikan apresiasi, Subandi mengungkapkan masih terdapat catatan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target sekitar Rp339,4 miliar, realisasi PAD tercatat sebesar Rp329,4 miliar atau sekitar 97,19 persen. Menurutnya, capaian tersebut tetap menunjukkan tren yang positif, namun pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal. “Ke depan tentu harus dilakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap potensi-potensi pendapatan yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal agar target penerimaan daerah pada tahun berikutnya dapat tercapai,” tegasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Subandi juga menjelaskan bahwa hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.(nis)
