PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat memperkuat strategi pengendalian inflasi menyusul posisi Kalimantan Tengah yang saat ini masuk tiga besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah Utama Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam arahannya, Linae menegaskan tingginya angka inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi Kalimantan Tengah yang saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi nasional memerlukan langkah bersama yang terukur dan berkelanjutan untuk menekan laju kenaikan harga.
Ia menyampaikan rapat tersebut menjadi momentum evaluasi bersama guna mengidentifikasi penyebab inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan oleh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi adalah beras. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Menurut Linae, hasil koordinasi menunjukkan stok beras di Kalimantan Tengah dalam kondisi cukup bahkan melebihi kebutuhan. Meski demikian, pengawasan terhadap distribusi dan stabilitas harga tetap harus diperkuat agar pasokan dapat tersalurkan secara merata dan tidak memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Ia juga menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Selain itu, Linae meminta seluruh perangkat daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta menyiapkan langkah-langkah intervensi seperti operasi pasar apabila diperlukan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan pola inflasi pada Mei 2026 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya setelah Hari Raya Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi, tahun ini justru terjadi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan harga komoditas pangan strategis, termasuk beras dan ikan. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan inflasi tetap tinggi meskipun telah memasuki periode pasca-Lebaran.
Bank Indonesia juga mengingatkan adanya sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, di antaranya ketidakpastian geopolitik global, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, serta penguatan distribusi barang dan jasa sebagai langkah jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang diperlukan peningkatan produksi pangan daerah, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras, biaya transportasi, dan penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi faktor dominan penyumbang inflasi.
Kota Palangka Raya tercatat mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara itu, Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sehingga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. (Zen)
