PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rakor ini menjadi forum koordinasi untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat langkah pengendalian inflasi di daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama November 2026. Secara nasional, tercatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 26 provinsi lainnya mengalami penurunan.
Untuk komoditas pangan, IPH cabai merah mengalami kenaikan sebesar 3,15 persen dibandingkan Oktober 2026. Sementara itu, cabai rawit mengalami penurunan sebesar 5,76 persen.
Di Kalimantan Tengah, IPH tercatat mengalami penurunan sebesar 0,12 persen. Sejumlah komoditas yang memengaruhi perubahan harga tersebut antara lain cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi.
Namun, kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Barito Timur. Kenaikan IPH di wilayah tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga gula pasir sebesar 5,26 persen dan telur ayam ras sebesar 9,03 persen.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan hasil pemantauan harga pangan strategis per 6 November 2026. Dari 18 indikator harga yang dipantau, sebanyak tujuh indikator berstatus tidak aman, 10 indikator berstatus waspada, dan satu indikator berstatus aman.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian di antaranya cabai merah keriting yang mengalami kenaikan harga sebesar 6,82 persen secara mingguan dan berada 25,80 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Selain itu, harga jagung di tingkat peternak tercatat 26,93 persen di atas HAP.
Menanggapi kondisi tersebut, KSP mendorong penguatan pemantauan stok dan harga pangan, kelancaran distribusi dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami tekanan harga, serta pelaksanaan intervensi pasar secara selektif.
Melalui koordinasi rutin ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengantisipasi gejolak harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.(yz)
