BEIJING, 9 November (Xinhua), eNewskalteng.com – Meningkatnya dampak perubahan iklim sepanjang 2026, mulai dari banjir besar, kebakaran hutan hingga gelombang panas ekstrem, semakin mempertegas perlunya langkah nyata dan kerja sama internasional untuk menghadapi ancaman lingkungan.
Pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turkiye, pada 9 November menjadi momentum bagi komunitas internasional untuk memperkuat komitmen dalam mengatasi perubahan iklim.
Di tengah tantangan tersebut, Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping terus mendorong perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi rendah karbon, serta kolaborasi internasional dalam menghadapi krisis iklim.
Pelestarian lingkungan sebagai prioritas pembangunan
Xi Jinping berulang kali menegaskan bahwa lingkungan harus dijaga sebagaimana manusia melindungi matanya. Pandangan tersebut berangkat dari pengalaman pribadinya ketika tinggal dan bekerja di sebuah desa di kawasan Dataran Tinggi Loess, Tiongkok barat, lebih dari empat dekade lalu.
Saat itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan berlebihan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan memperburuk kemiskinan. Pengalaman tersebut membentuk pemahamannya bahwa manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang saling bergantung.
Pemikiran itu juga sejalan dengan filosofi tradisional Tiongkok yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar gagasan Xi mengenai hubungan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi.
Pada 2005, ketika menjabat sebagai sekretaris Partai di Provinsi Zhejiang, Xi memperkenalkan konsep bahwa air yang jernih dan pegunungan yang hijau merupakan aset berharga. Gagasan tersebut selanjutnya menjadi salah satu landasan kebijakan pembangunan hijau Tiongkok.
Sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada 2012, Xi mendorong agar perlindungan ekologi menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Pemerintah Tiongkok juga memperkuat perangkat kelembagaan melalui regulasi lingkungan, evaluasi kinerja pejabat, serta inspeksi untuk memastikan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab pelestarian lingkungan.
Dalam periode sejak 2012, perekonomian Tiongkok mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 6 persen, sementara peningkatan konsumsi energinya dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan tersebut turut mendorong penurunan intensitas energi secara kumulatif sebesar 26,1 persen.
Komitmen terhadap penghijauan juga terlihat dari kegiatan penanaman pohon yang secara rutin diikuti Xi di Beijing selama 14 tahun berturut-turut.
Hingga kini, kawasan hutan telah mencakup lebih dari 25 persen wilayah daratan Tiongkok. Sejak 2012, penanaman pohon dilakukan pada area yang luasnya setara sekitar 1,7 kali wilayah Negara Bagian California, Amerika Serikat. Kemampuan hutan dan padang rumput negara tersebut dalam menyerap karbon setiap tahun juga telah melampaui 1,2 miliar ton setara karbon dioksida.
Fuad Gani, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, menilai pendekatan konservasi Tiongkok memiliki karakteristik berupa penerjemahan sasaran lingkungan ke dalam kebijakan jangka panjang dan sistem tata kelola.
Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi salah satu kontribusi Tiongkok dalam mendorong transformasi hijau di tingkat global.
Ekonomi hijau sebagai penggerak pertumbuhan
Xi memandang pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai dua agenda yang dapat berjalan beriringan. Karena itu, pencapaian puncak emisi karbon dan target netralitas karbon disebutnya sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan Tiongkok atas inisiatif sendiri.
Pemerintah Tiongkok kemudian mengintegrasikan pengurangan emisi dengan pengembangan teknologi, modernisasi industri, dan penguatan ketahanan energi.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah kendaraan energi baru atau new energy vehicle (NEV). Pada 2014, ketika kendaraan berbahan bakar konvensional masih mendominasi pasar, Xi telah menyoroti pentingnya pengembangan kendaraan listrik bagi masa depan industri otomotif Tiongkok.
Dalam kunjungannya ke SAIC Motor, Xi menyebut pengembangan NEV sebagai jalur penting bagi Tiongkok untuk beralih dari negara produsen otomotif besar menjadi kekuatan industri otomotif.
Dukungan terhadap sektor tersebut terus berlanjut melalui berbagai kunjungan ke perusahaan otomotif dan fasilitas penelitian. Dalam perkembangannya, industri kendaraan energi baru menjadi salah satu sektor manufaktur berteknologi tinggi yang tumbuh pesat di Tiongkok.
Selain otomotif, Tiongkok juga mengembangkan rantai industri energi bersih yang mencakup panel surya, baterai litium-ion, dan turbin angin. Produk-produk tersebut menjadi bagian dari komoditas unggulan ekspor yang dikenal sebagai tiga produk baru.
Kerja sama pengembangan energi terbarukan juga diperluas ke tingkat regional. Dalam Pertemuan ke-26 Dewan Kepala Negara Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada September lalu, Xi menyampaikan rencana kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya dan bayu masing-masing sebesar 10 juta kilowatt, sekaligus memperkuat pengembangan sumber daya manusia di bidang industri hijau.
Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air yang berbasis di Finlandia memperkirakan ekspor panel surya, turbin angin, kendaraan listrik, dan baterai dari Tiongkok pada tahun ini berpotensi mencegah emisi karbon dioksida global hingga 450 juta metrik ton.
Perkembangan industri tersebut sejalan dengan konsep kekuatan produktif berkualitas baru yang diperkenalkan Xi pada 2023. Konsep ini menekankan pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendorong modernisasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Wang Lei, profesor di School of Government Beijing Normal University, mengatakan Tiongkok berupaya menjadikan tantangan perubahan iklim sebagai peluang untuk mengembangkan teknologi, memperbarui struktur industri, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, kebijakan pemerintah, mekanisme pasar, dan inovasi teknologi digunakan untuk mempercepat perubahan di sektor energi, industri, transportasi, serta konstruksi.
Memperkuat komitmen dalam aksi iklim internasional
Selain menjalankan transformasi di dalam negeri, Xi juga mendorong keterlibatan aktif Tiongkok dalam tata kelola iklim global.
Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris pada 2015, Xi menyerukan penguatan kerja sama internasional dan pembangunan sistem penanganan perubahan iklim yang adil serta menguntungkan semua pihak.
Tiongkok turut berperan dalam proses yang mengantarkan pada pengadopsian Perjanjian Paris. Pada 3 September 2016, Xi secara resmi menyerahkan instrumen keikutsertaan negaranya dalam perjanjian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon.
Dalam wawancara dengan Xinhua pada 2021, Ban menyampaikan pandangannya mengenai peran Xi dalam mendorong lahirnya Perjanjian Paris.
Komitmen Tiongkok kemudian diperkuat pada 2020, ketika Xi mengumumkan target mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum 2030 dan mewujudkan netralitas karbon sebelum 2060.
Setahun berikutnya, Xi juga menyatakan Tiongkok tidak akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri.
Pada 2025, Tiongkok kembali menyampaikan target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) untuk 2035. Target tersebut mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca bersih sebesar 7 hingga 10 persen dari tingkat puncaknya serta peningkatan porsi energi nonfosil menjadi lebih dari 30 persen dari total konsumsi energi.
Komitmen tersebut juga mencakup target pengurangan emisi absolut lintas sektor ekonomi dan berbagai jenis gas rumah kaca.
Xi turut menekankan pentingnya keadilan dalam proses transisi energi global. Menurutnya, perubahan menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.
Negara-negara maju didorong mengambil peran lebih besar dalam pengurangan emisi sekaligus menyediakan dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang agar mampu menjalankan pembangunan berkelanjutan.
Dalam kerangka tersebut, Tiongkok mendorong kerja sama Selatan-Selatan melalui berbagai inisiatif, termasuk Koalisi Pembangunan Hijau Internasional Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra serta kemitraan hijau BRICS.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas pemanfaatan energi bersih, memperkuat penguasaan teknologi ramah lingkungan, dan meningkatkan kemampuan negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.
Xi menegaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya rumah bersama umat manusia. Oleh karena itu, peningkatan upaya penanganan perubahan iklim dan percepatan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan bersama.(red)
