BeritaPemkab Palangkaraya

Pemko Palangka Raya Perkuat Zona Integritas untuk Raih Predikat WBK dan WBBM

169
×

Pemko Palangka Raya Perkuat Zona Integritas untuk Raih Predikat WBK dan WBBM

Sebarkan artikel ini
Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak. (Photo/Ist)

Palangka Raya, eNewskalteng.com — Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggenjot kualitas tata kelola pemerintahan melalui evaluasi dan penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI). Komitmen kuat ditunjukkan oleh Pemko untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam rapat persiapan yang digelar di Aula Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (11/3/2025) lalu.

“Rapat ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Melalui pertemuan ini, kami merumuskan langkah konkret guna memperkuat implementasi Zona Integritas di seluruh instansi terkait,” ujar Arbert.

Arbert menegaskan pentingnya kerja sama dan dedikasi dari seluruh pihak. Ia menambahkan bahwa predikat WBBM bukan sekadar penghargaan, tetapi cerminan nyata dari reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam arahannya, Arbert meminta setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) di instansinya masing-masing guna mengutamakan peningkatan kualitas layanan publik. “Zona Integritas harus diterapkan nyata dalam budaya kerja birokrasi agar tercipta lingkungan kerja yang transparan, bebas korupsi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya saat diwawancara, Kamis (13/3/2025).

Salah satu fokus utama rapat adalah penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Arbert, digitalisasi tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas layanan serta mempercepat akses informasi bagi masyarakat.

“Keberhasilan meraih WBK dan WBBM tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen penuh dari seluruh pejabat dan pegawai. Konsistensi menjalankan reformasi birokrasi adalah kunci utamanya,” tandas Arbert.(man)